 |
| Foto : kegiatan LPKPK sosialisasi di desa plinggisan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan,24/12/2024. Terkait pentingnya pengawasan anggaran dana desa |
Pasuruan, Clickindonesiainfo.id - Ketua LSM Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komcab Pasuruan, Ahmad Sudirman beserta Dodik Sudjati.,SH. Menanggapi pernyataan Menteri PDTT, Yandri, yang dianggap menghina dan merendahkan harkat dan martabat wartawan dan aktivis Senin,(03/02/2025).
Menurut Ahmad Sudirman, pernyataan Yandri yang beredar luas di medsos terkait keberadaan LSM dan wartawan dianggap mengganggu kepala desa, tidak beralasan dan secara sepihak.
"Saya belum pernah mendengar dan/atau melihat pernyataan yang menghina dan merendahkan harkat dan martabat seorang yang berprofesi sebagai wartawan atau aktivis LSM," kata Sudirman.
 |
| Foto : Lpkpk selalu berkomitmen dan bersinergi dengan APH untuk melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran pemerintah untuk melaporkan temuan-temuannya jika terbukti bersalah. |
Hal senada juga di lontarkan oleh H.Dodik.SH. Ia juga menegaskan bahwa banyak kades yang terjerat kasus hukum karena kontrol sosial dan hasil karya LSM atau wartawan.
"Sungguh miris pernyataan Yandri tersebut padahal banyak oknum Kades dan pejabat publik yang di laporkan ke APH oleh LSM dan wartawan, sekarang kenapa takut dan risih jika oknum Kades bersih dan tidak korup," tegas H.Dodik
"Kalau ada LSM atau wartawan mencoba memeras ya laporkan saja, kanapa harus koar koar di publik seperti itu," tambahnya.
Sebagai Ketua LSM LP-KPK Komcab Pasuruan, Ahmad Sudirman meminta Yandri untuk mencabut pernyataannya dan melakukan permintaan maaf baik melalui media cetak maupun online. "Agar supaya masalah ini tidak berkelanjutan," harapnya.(Jack)
