Clickindonesiainfo.id/Yogyakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto tengah menjadi sorotan publik setelah pernyataannya tentang LSM dan Wartawan yang dianggap mengganggu kepala desa.
Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Yandri menyebutkan bahwa LSM dan Wartawan "Bodrex" kerap meminta uang kepada kepala desa, bahkan mencapai Rp1 juta per hari. Ia kemudian meminta Kepolisian dan Kejaksaan untuk menertibkan dan menangkap LSM dan Wartawan yang dianggap mengganggu.
Pernyataan Yandri tersebut mendapat reaksi keras dari kalangan jurnalis dan aktivis LSM. Mereka menilai pernyataan Yandri sebagai penghinaan terhadap demokrasi dan kebebasan pers.
Salah seorang Wartawan menyebutkan bahwa pernyataan Yandri adalah bentuk penghinaan brutal terhadap wartawan dan LSM yang berjuang untuk mengawasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang.
"Dia lupa bahwa tanpa wartawan dan LSM, kebusukan di pemerintahan akan semakin parah. Atau mungkin justru itu yang dia inginkan? Agar korupsi dan ketidakadilan terus berjalan tanpa ada yang mengawasi?,” sindirnya tajam. Minggu (2/2/2025).
Kemarahan para jurnalis dan aktivis LSM kini semakin membesar. Mereka tidak hanya menuntut permintaan maaf, tetapi juga mendesak agar Presiden Prabowo mempertimbangkan posisi Yandri Susanto sebagai Menteri.
Kini, publik menunggu apakah Yandri Susanto akan bertanggung jawab atas ucapannya atau justru berlindung di balik kekuasaannya. Jika ia tetap diam, maka semakin jelas bahwa pejabat seperti dia tidak lebih dari simbol kesombongan dan anti-demokrasi di negeri ini!.(Kaperwil DIY).
