 |
| Massa aksi dari beberapa Ormas di KPP Pratama Sleman. Selasa (31/12/2024) |
Clickindonesiainfo.id /Yogyakarta - Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) bersama beberapa organisasi kemasyarakatan, seperti Kammi, KRI, KSBSI, menggelar aksi penolakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman dan DPRD DIY. Selasa (31/12/2024).
Koordinator Aksi, Dani Eko Wiyono, menyatakan bahwa kenaikan PPN 12% akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan menyengsarakan rakyat.
"Kenaikan PPN belum diterapkan, tapi harga sembako, minyak goreng, dan telur sudah naik. Ini sangat memberatkan masyarakat,"ujarnya.
Dani menjelaskan bahwa kenaikan PPN akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, penurunan daya beli masyarakat, PHK dan pengangguran, kesulitan ekonomi rakyat.
ARPI menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan PPN 12%, mengurangi pajak menjadi 5%. Selain itu massa aksi juga menuntut KPP Pratama Sleman secara tertulis resmi yang menyatakan bahwa KPP Pratama Sleman bersama rakyat menolak kenaikan PPN 12 persen setelah itu surat tersebut akan di bawa ke DPRD DIY oleh massa aksi.
Hingga saat ini pukul 12.51 dari pantauan awak media ratusan massa aksi masih bertahan di KPP Pratama Sleman. Perwakilan - perwakilan dari organisasi kemasyarakatan dan organisasi mahasiswa satu persatu melakukan orasinya.(Red)
