Foto : Ayik Suhaya dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Penyelamat Demokrasi Kota Pasuruan di Halaman KPU Kota Pasuruan |
Pasuruan, Clickindonesiainfo.id - Pada hari Senin, 28 Oktober 2024, Puluhan Masyarakat yang tergabung dalam Forum Penyelamat Demokrasi Masyarakat Kota Pasuruan (FPDMKP) menggelar audensi yang membahas regulasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di kota Pasuruan.
Audensi ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas KPU dalam melaksanakan tugas salah satunya terkait sosialisasi terhadap masyarakat awam
"Sampai saat ini masyarakat masih bingung antara golput dan kotak kosong, harusnya KPU harus terpanggil untuk mensosialisasikan bahwasanya memilih kotak kosong juga sah," ujar Ayik Suhaya ketika ber Audensi di dalam ruangan
Tokoh Masyarakat Ayik Suhaya menekankan pentingnya KPU untuk menjelaskan penggunaan anggaran secara jelas. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi yang transparan dan dapat memahami proses pemilihan.
Dengan langkah audensi ini, FPDMKP berupaya menciptakan jembatan komunikasi antara KPU dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam diskusi ini diharapkan bisa mendukung proses pemilihan yang lebih baik dan transparan.
Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan dengan efisien dan efektif. Semua pihak sepakat bahwa pembangunan demokrasi yang sehat harus dimulai dengan transparansi, sehingga semua warga merasa dilibatkan dalam proses tersebut.
"Kami datang ingin menyampaikan bahwa anggaran KPU itu 20,3 miliar. Harusnya di jelaskan secara detail peruntukan biaya sebesar itu. Meski ada hanya paslon tunggal harusnya KPU juga mensosialisikan memilih kotak kosong itu bagian yang dibenarkan.Pilkada bukan hanyak milik Paslon saja," imbuh Ayik Suhaya kordinator Forum Penyelamat Demokrasi Masyarakat Kota Pasuruan.
Selain itu Ayik Suhaya Ancam akan laporkan jika ada indikasi dugaan penyunatan atau pemotongan dan manipulasi anggaran ke tingkat Mabes polri dan Kejagung.
"Nantinya jika kami menemukan indikasi dugaan pemotongan dan manipulasi anggaran. Saya tidak segan-segan akan melaporkan ke tingkat Mabes polri dan Kejagung," tegas ayik
Ketua KPU Kota Pasuruan, Nanang Abidin menjelaskan, semua sosialisasi telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan dan sesuai regulasinya bahkan pihaknya bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan ormas dalam kegiatan KPU Kota Pasuruan.
"Kami sudah bekerja sama dengan tokoh masyarakat serta ormas.Sosialisasi sudah berjalan hingga ke tingkat RT/RW, meski belum seluruhnya,” katanya saat audensi berlangsung
Terkait dana hibah anggaran sebesar 20,3 Milyar Nanang Abidin menjelaskan sampai saat ini pihaknya masih melaksanakan kegiatan sosialisasi hingga sesuai dengan target yang direncanakan.
"Sampai saat ini kami terus melaksanakan kegiatan sosialisasi dan nanti November akan kami undang juga perwakilan-perwakilan dan dibantu oleh teman-teman mahasiswa kami berikan kegiatan berupa sosialisasi dan program yang ada,"pungkasnya (Jack)