Foto : Abdul Sukur sekertaris LP-KPK Komcab Pasuruan berkirim surat ke Bumdesma Wahana Sejahtera di Kraton |
Kasus Bumdesma Wahana Sejahtera hingga ke- Kejagung
Pasuruan, Clickindonesiainfo.id - Polemik mengenai Bumdesma Wahana Sejahtera di Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, semakin memanas. Tim Komnas LP-KPK Cabang Pasuruan menilai bahwa audiensi yang dilaksanakan pada Senin 15 Juli 2024 tidak memberikan hasil yang memuaskan. Karena diduga kuat menutup nutupi permasalahan hingga dugaan penghilangan uang sebesar Rp.200 juta yang menjadi sorotan publik.
Sebelumnya Lailatul Inayah menjadi sorotan utama dalam pertemuan audiens tersebut. Lailatul Inayah selaku karyawan toko yang tanpa legalitas dari Bumdesma Wahana Sejahtera dicurigai oleh pihak Bumdesma telah menghilangkan uang hingga menimbulkan polemik.
Foto : Audensi LP-KPK dengan pihak Bumdesma Wahana Sejahtera di kecamatan Kraton pada tanggal 15/07/2024 |
Mediasi telah dilakukan oleh pihak Bumdesma, melalui beberapa kali dilakukan pemanggilan kepada Lailatul Inayah untuk mediasi internal, mencari titik terang. Namun, belum ada titik terang hingga adanya audiens oleh LP-KPK.
Direktur Bumdesma Wahana Sejahtera Kraton, belum memberikan respons yang memadai terkait keterangan hasil audiensi. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di anggota LP-KPK yang menginginkan kejelasan lebih lanjut.
Setelah hasil audiens yang dianggap tidak memadai, LP-KPK pada tanggal 23 Juli 2024 layangkan surat kepada direktur Bumdesma Wahana Sejahtera di Jl.Green Giri Tambakrejo dan di terima langsung oleh direktur Bumdesma Wahana Sejahtera yaitu Andryani.
Melalui Sekretaris LP-KPK, H.Sukur SH, menyatakan bahwa tidak ada balasan resmi setelah surat somasi diajukan. Ini menambah kekhawatiran akan transparansi pengelolaan Bumdesma, terutama terkait bocornya anggaran sebesar 3,5 miliar yang melibatkan lima rekening.
"Kami sudah kirimkan surat somasi hasil Audiensi, tapi sampai sekarang belum ada balasan atau respon, bahkan surat kami sudah diterima langsung oleh direktur Bumdesma Wahana Sejahtera yaitu Andryani," Kata H.Sukur., SH, selaku sekertaris LP-KPK Komcab Pasuruan.
LP-KPK juga aktif berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Kabupaten Pasuruan dan Kejati Jawa Timur untuk mendapatkan kepastian tentang pengelolaan dana tersebut. Dalam waktu dekat, jika tidak ada tanggapan resmi, LP-KPK berencana untuk melayangkan surat ke Kejagung.
"Kita menagih hasil audensi yang di fasilitasi oleh pihak Camat Kraton, di hadapan Muspika pihak Bumdesma akan memberikan hasilnya dan juga jawaban terkait 5 rekening dan anggaran 3,5 milyar itu.Namun hingga sekarang belum ada alias zonk," ujar Abah sukur akrabnya
Selain itu sekertaris LP-KPK Abdul Sukur SH mantan kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan mengatakan sudah berkirim surat kepada pihak Inspektorat Kabupaten Pasuruan, dan tembusan kepada Pj. Bupati Pasuruan bahkan sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kejati Jawa Timur,
"Tadi siang Kami mengirim surat kepada inspektorat dan Pj. Bupati dan kami sudah koordinasi dengan pihak Kejati, dalam waktu dekat kalau masih belum ada jawaban kita akan layangkan surat ke Kejagung," Tegas Abah sukur SH kepada media ini. Senin,(29/07/2024).
(Jack/bersambung)