Iklan VIP

Redaksi
Jumat, 07 Juni 2024, 09:09 WIB
Last Updated 2024-06-07T02:12:46Z

LP-KPK NTB Angkat Bicara Soal Issu Penari Telanjang

Foto : Sekjend LP-KPK NTB Rusman Khair, Ss.SH




NTB, Clickindonesiainfo.id - Kabar mengenai adanya aktifitas penari telanjang di kawasan Senggigi Batulayar Lombok Barat terus menuai polemik di tengah masyarakat, setelah beberapa tokoh masyarakat dan ormas menyampaikan statmennya mengenai hal tersebut, kini giliran LP-KPK ( Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan) Komisi Daerah NTB menyampaikan statmennya mengenai issu yang terus berkembang,bahkan semakin memanas ini.
Foto : Ketua LP-KPK Lobar Inde Ahmad Yani S.spd.SH

Rusman Khair, SS.SH ketika ditemui di kawasan Senggigi mengungkapkan keprihatinannya. "Atas nama lembaga dan pribadi saya selaku warga Masy Senggigi batulayar ikut prihatin tentang issu yg bergulir di tengah masyarakat saat ini, terkait dengan dugaan adanya aktifitas penari telanjang pada salah satu cafe yang ada di kawasan senggigi Batulayar Lombok Barat " ungkap sekjen LP-KPK NTB ini.

"Kita juga meminta kepada pemerintah yaitu dari semua tingkatan seperti pemda, pemerintah kecamatan yang juga sebagai pembina di wilayah, pemerintahan desa, agar menjamin bahwa kegiatan yang dimaksud benar benar tidak ada, lanjut laki-laki yang berpropesi sebagai lowyer ini. 

Begitu juga agar seluruh stakholder agar bersikap tegas dan bijak dalam menerima informasi seperti ini, Tutupnya.

Diketahui bahwa dugaan adanya aktifitas penari telanjang di salah satu cafe di kawasan Senggigi Batulayar ini menyita perhatian banyak pihak, tentu hal ini menjadi keresahan di tengah masyarakat, sehingga hal ini di khawatirkan akan mengganngu kamtibmas di di wilayah ini.

Senada dengan itu, ketua LP-KPK Lombok Barat Inde Ahmad Yani, ketika dikonfirmasi menyampaikan agar pemerintah dan APH segera membuat kesimpulan terkait issu ini, kalau memang aktifitas itu ada supaya segera menindak tegas managemennya dengan menutup atau mencabut izin nya, tapi kalau aktifitas itu tidak ada supaya pemerintah dan APH menyampaikan dan mengklarifikasi kepada masyarakat agar tidak menjadi issu negatif. "Ungkap Inde. (Tim)