Iklan VIP

Redaksi
Selasa, 18 Juni 2024, 09:47 WIB
Last Updated 2024-06-18T02:48:02Z
BOPDinas pendidikanJatimKabupaten PasuruanPendidikan 2024PKBM

Diduga Sarat Penyelewengan Program Pendidikan Kesetaraan,MPI Ajukan Permintaan Data Lembaga Penyenggera




Pasuruan, Clickindonesiainfo.id - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan inisiatif yang dirancang oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan Nasional untuk memberikan solusi pendidikan bagi anak-anak yang menghadapi hambatan ekonomi untuk melanjutkan belajar.Selasa,(18/06/2024)

Tujuan utama dari program ini adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa dibatasi oleh kondisi keuangan keluarganya. Program ini dijalankan dengan pendanaan dari Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sehingga anak-anak dapat belajar tanpa harus memikirkan biaya.

Betapa tidak ratusan bahkan ribuan anak-anak putus sekolah bisa mengejar pendidikan di PKBM dengan tanpa biaya ( gratis ) sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan belajar hingga mendapatkan ijasah paket /kesetaraan.

H. Umar Wirohadi, Ketua Umum Maestro Pers Indonesia (MPI), menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program PKBM. Beliau mencatat bahwa terdapat kejanggalan dalam data dan proses pelaksanaan yang perlu diawasi lebih ketat. Melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan, MPI berupaya untuk advokasi dan memastikan keadilan bagi semua peserta didik.

," Ini karena banyak kejanggalan di data Dapodik peserta, lembaga penyelenggara ataupun BOP hingga pelaksana proses pembelajaran yang tidak diketahui masyarakat umum sebagaimana pendidikan semestinya,"Ungkap kaji umar, biasa pria 54 tahun ini dipanggil. 

Abah Umar panggilan akrabnya, menegaskan bahwa terkait pelaksanaan pendidikan kesetaraan di bawah Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) kabupaten pasuruan, dirinya sudah koordinasi ke inspektorat hingga dinas pendidikan.

"Untuk mengawal pelaksanaan pendidikan kesetaraan, saya intruksikan tiap anggota MPI di kecamatan masing masing melakukan advokasi. Selain itu saya juga sudah menemui kepala dinas pendidikan untuk meminta data lembaga pelaksana berikut data murid dan BOP nya

"dari data awal atas adanya kejanggalan kejanggalan pada pelaksanaan program pendidikan kesetaraan tersebut ditahun 2022 hingga 2023 sudah kita koordinasikan ke pihak kejaksaan dan pelaporan resminya segera kita serahkan," Tegas Umar 

Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Nasional berkomitmen penuh terhadap kesuksesan program PKBM. Dukungan ini tidak hanya berupa pendanaan tetapi juga pengawasan ketat untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.

Namun saat dikonfirmasi terkait adanya dugaan penyelewengan di program pendidikan Drs. Tri Agus Budiharto selaki Kepala Dinas Pendidika terlihat bungkam dan tidak membalas konfirmasi yang dikirim media ini melalui pesan whatsapp. Kamis, 13/6.2024.(Jack)