BATAM, Clickindonesiainfo.id -Kapolresta Kombes Pol Dr. Nugroho Tri N, SIK, MH menggelar Konferensi Pers ungkap Pelaku Penempatan PMI Ilegal atau Non Prosedural yang di dampingi oleh Kepala BP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi SIK., MH, Kepala Imigrasi Batam Samuel Toba, Kasat Polair Polresta Barelang I Gusti Bagus Krisna Fuady, S.I.K., M.A.P., Kasihumas Polresta Barelang AKP Tigor Sidabariba, SH, Kapolsek Kawasan Pelabuhan AKP Jaya Putra Tarigan, S.H. di Lobby Mapolresta Barelang. Jumat (31/05/2024).
Hari ini akan saya release ungkap kasus PMI Non Prosedural dari Januari - Mei 2024 di Jajaran Polresta yang di ungkap oleh Sat Reskrim dan Polsek Jajaran termasuk Satpolair Polresta Barelang. Saya apresiasi atas pengungkapan ini atas koordinasi dan kerjasama dengan BP3MI dan Imigrasi Kota Batam yang selama ini saling bersinergi dengan baik untuk menumpas dan mengungkap PMI Non Prosedural di Kota Batam ini.
Ini merupakan atensi dari Presiden, Kapolri untuk di melakukan pencegahan terkait PMI non Prosedural tersebut. Terkait pengungkapan ini saya sampaikan jumlah Laporan Polisi dalam kurun waktu 5 bulan terdapat 20 Laporan Polisi dengan 124 korban CPMI, 84 Laki-laki dan 40 Perempuan.
Untuk tersangka diamankan terdapat 24 Orang yaitu 16 orang laki-laki dan 8 orang Perempuan dengan rincian yaitu Laporan Polisi dari Satreskrim 9 Laporan polisi, Satpolair 2 Laporan polisi, Polsek KKP 9 Laporn Polisi.
Dengan modus operandi para tersangka yaitu meyakinkan kepada Calon PMI bahwa jalur yang akan dilalui merupakan jalur resmi dan bukan Non Prosedural, menjanjikan akan memfasilitasi administrasi pemberangkatan kerja diluar negeri mulai dari membuat passport pelancong, mencarikan agent kerja diluar negeri serta menerbitkan travel pass atau ICA kemudian menjamin keberangkatan PMI dengan memfasilitasi tempat penampungan, dan membelikan tiket pesawat dari kota asal hingga dari batam menuju Malaysia/singapura dengan sistem pemotongan gaji seteleh mendapatkan kerja. Batam sebagai tempat penampungan, rata-rata korban berasal dari Jawa, NTT, Lombok.
Dari beberapa kasus, terdapat 2 ada kasus menonjol yang di ungkap oleh polsek KKP, yakni Korban inisial Y dengan mengamankan 4 orang tersanga inisial DH, AJ, FR, dan WA, korban Y dibengkatkan secara ilegal melalui jalur belakang di Pelabuhan rakyat sagulung dengan menggunakan kapal kayu menuju negara Malaysia, setelah korban sampai di perairan Malaysia , korban disuruh berenang dari bibir pantai menuju daratan negara malayasia, namun setelah korban tiba di daratan negara malaysia korban langsung di tangkap dan di amankan oleh tentara negara malaysia karena telah memasuki negara malaysia secara tidak resmi. Selanjutnya korban menjalani hukuman kurungan di pekan nanas selama 3 bulan, kemudian korban cpmi tersebut di pulangkan oleh KJRI ke indonesia melalui Kota Batam dan diterima oleh pihak (Bp3mi Kepri), selanjutnya Bp3mi kepri memulangkan korban tersebut ke kota asal nya di Dumai.
Kemudian kasus yang kedua diungkap oleh polsek KKP korban inisial NA asal banyuasin, tersangka berjumlah 5 orang dengan inisial HY, S, A, AP dan LA, korban NA diberangkatkan secara nonprosedural melalui pelabuhan ferry internasional batam center menuju malaysia, korban telah 2 kali diberangkatkan secara nonprosedural oleh pelaku tepatnya tanggal 25 januari 2024 & 3 februari 2024, selama korban di negara malaysia kurang lebih 40 hari kerja sebagai asisten rumah tangga korban telah bekerja dengan 3 majikan di negara tersebut, dan pada saat bekerja dengan majikan yang ke tiga, korban di aniaya dan mendapatkan pelecehan seksual dari majikannya. Karna sakit lebam di ketahui oleh tetangganya dan di bawa ke RS, di lapor ke polisi Malaysia dan korban di bawa ke KJRI dan di pulangkan ke indonesia.
Kapolresta Barelang Kombes Pol Dr. Nugroho Tri N, SIK, MH menghimbau masyarakat supaya tidak terpengaruh dengan iming iming gaji besar bekerja di luar negeri, silahkan kalau mau berangkat sesuai dengan prosedur yang ada, jika tertangkap akan saya tindak tegas, dan jika ada informasi dari masyarakat mengetahui adanya penampungan seperti wisma atau hotel adanya penampungan yang mencurigakan tolong diinfokan kepada kami.
Kepala BP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi SIK, MH saya apresiasi atas kinerja Polresta Barelang dan Jajaran terkait penanganan PMI, atas pengungkapan PMI non Prosedural yang kesekian kalinya tidak hanya mengungkap agen tingkat bawah tapi juga korporasinya, bahkan sampe tingkat jakarta pun terungkap. Alhamdulillah juga terungkap aktor-aktor nya, karna dalam pengngkapan PMI Non procedural kita tidak main-main, sekali lagi saya ucapkan terimakasih kepada Kapolresta Barelang dan jajaran.
Ditempat terpisah Wasekjend 1 Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP-KPK) Amri Piliang menyatakan Apresiasi atas Kinerja Kepolisian atas keberhasilannya mengungkap kasus TPPO yang menjadi atensi Presiden dan Kapolri.
Keberhasilan ini tak terlepas dari Peran serta masyarakat yang turut pro aktif memberikan informasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penempatan ilegal/non Prosedural, namun perlu kita ketahui bahwa otak pelakunya adalah agency yang berada di negara penempatan, merekalah yang mengirimkan pesan Permintaan dan Pendanaan untuk kebutuhan Pekerja Migran, agent-agent ini bahkan turun langsung ke Indonesia mencari kaki-tangannya untuk dimanfaatkan sebagai Perekrut, Pengurus paspor dan handling di embarkasi dengan iming-iming keuntungan yang menggiurkan, oleh karena itu kami sangat berharap pihak Kepolisian dapat membongkar Sindikat jaringan mereka bersama Pemerintah yang menidangi Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dapat mem_blacklist agency-agency nakal yang merekrut langsung ke Indonesia tanpa melalui P3MI resmi dan tidak mematuhi serta menghargai Peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia khususnya UU No.18 Tahun 2017, agar yang berhasil diungkap tidak hanya kaki-tangannya saja, melainkan Otak Pelaku Gembong Sindikat Mafia TPPO yang menerima di Negara-negara Penempatan.
Atas perbuatannya para tersangka di jerat dengan pasal 81 Jo Pasal 83 Jo Pasal 86 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Pemerintahan Pengganti UU. No. 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 e KUHP. Ancaman Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00., ungkap Kapolresta Barelang Kombes Pol Dr. Nugroho Tri N, SIK, MH.
(HadiGus)
