Sejumlah tokoh masyarakat dan mantan birokrat di Riau juga menolak keras kabar penunjukjan pejabat kementerian mengisi kursi Pj Wali Kota Pekanbaru. Tokoh masyarakat Riau, Nasrun Effendi meminta pemerintah pusat bertindak cermat, arif dan bijak dalam menetapkan penjabat kepala daerah, agar tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.
“Jika memang benar nama pejabat Kemendagri yakni Risnandar Mahiwa sebagaimana beredar di media online diangkat menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru, maka penunjukkan ini kuranglah bijak. Mengingat DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan musyawarah yang merupakan hasil kesepakatan dari pimpinan dan semua fraksi DPRD Kota Pekanbaru sudah mengusulkan Hambali Nanda sebagai calon Penjabat Walikota Pekanbaru,” kata Nasrun.
Menurutnya, DPRD Kota Pekanbaru tentu tidak gegabah dan asal-asalan saat mengusulkan nama calon Penjabat Walikota Pekanbaru.
“DPRD Kota Pekanbaru dalam mengajukan calon Pj Wali Kota sudah mempertimbangkan secara cermat dan bijak. Terutama dalam upaya menjaga kondusifitas jalannya pemerintahan dan prioritas pelayanan kepada publik,” tegasnya.
Ia menyinggung soal semangat otonomi daerah yang harusnya bisa diwujudkan oleh Kemendagri dengan mendengarkan aspirasi arus bawah.
“Masyarakat Pekanbaru berharap Kemendagri memahami aspirasi dari bawah dan memberikan kepercayaan kepada daerah untuk mencari pemimpinnya sendiri sebagai penguatan otonomi daerah,” harap Nasrun Effendi.
Sementara itu, mantan birokrat senior Riau, Dr. Zulkarnain Kadir, menyampaikan kritiknya terkait penunjukan Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru yang tidak mengikuti usulan dari DPRD Kota Pekanbaru dan Pemprov Riau.
“Apakah harus mengirim orang dari Jakarta, seolah-olah tidak ada orang daerah yang mampu menjadi Pj Walikota Pekanbaru?” kritik Zulkarnain.
Ia menilai, jika orang pusat (Jakarta) yang ditunjuk, maka pejabat tersebut tidak memahami kondisi Pekanbaru. Sementara, banyak problem yang harus diselesaikan di Kota Pekanbaru seperti masalah sampah, jalan rusak, banjir dan masalah parkir.
“Kemendagri harus mendengarkan aspirasi masyarakat dan daerah. Di pusat itu kan pasti banyak juga kerjaan, kenapa harus mereka yang ditunjuk,” katanya.
Liputan adek ciput dan ketua Arif
