JAKARTA// clickindonesiai.id,- Kegaduhan terkait permasalahan Pengiriman Barang Pekerja Migran Indonesia yang konon katanya tertahan sehingga terkesan menyalahkan Kebijakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga sebagai Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), tentunya membuat para Kader dan Loyalisnya tidak tinggal diam.
"Benny itu kan bagian dari pemerintah. Tidak hanya itu, dialah yang memaparkan dalam ratas sehingga aturan itu terbit. Kenapa tidak langsung cari jalan keluar? Kenapa kok malah menunjuk orang lain?" Demikian kutipan dari salah seorang anggota DPR-RI dari Fraksi PAN.
Hal senada dilontarkan Wasekjend 1 Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP-KPK) Amri Abdi Piliang yang getol mengawasi Kebijakan Pemerintah, terlebih masalah Ketenagakerjaan dan Pekerja Migran Indonesia, seharusnya selaku Pejabat Tinggi Negara Beny bersifat Arif dan Bijaksana dalam menyikapi permasalahan, tidak perlu menunjukan kepanikan dan kebodohannya dengan teriak-teriak di Media menyalahkan Menteri Perdagangan, alangkah baiknya Beny sebagai kepala BP2MI langsung berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai untuk mendapatkan Solusi.
Bukan kali ini saja Beny membuat Kegaduhan sambungnya, Beny juga pernah menunjuk institusi TNI/POLRI terlibat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kemnaker, Kementrian Luar Negeri, Duta Besar Indonesia Untuk Malaysia juga angkat bicara, hal ini tentunya tidak pantas dipertontonkan, dan Presiden Jokowidodo harus segera ambil tindakan tegas jangan ada Pembantunya yang suka menjilat dan menyalahkan institusi lain.
Masih kata Amri, Beny juga pernah minta restu kepada Jokowi untuk Berperang melawan Rakyat nya sendiri, demi mencari sensasi, agar kembali diberi jabatan karena Capres 03 yang di dukungnya kalah, sementara dia termasuk orang yang paling membenci Prabowo Subianto dan menuduhnya Penculik, Pelanggar HAM dan tidak punya etik serta menyebarkannya melalui rekaman video pendek.
Amri melanjutkan Seharusnya Beny Fokus pada Pembenahan Kebijakan Pembebasan Biaya Penempatan yang hingga saat ini menjadi carut-marut Tata Kelola Penempatan PMI, semua terhambat dan terjebak dalam Praktik Penjeratan Utang dan Overcharging dan tidak ada evaluasi terhadap kinerja kepala BP2MI, bahkan Komnas LP-KPK telah melakukan gugatan ke PTUN namun Kebijakan tersebut dibatalkan dan diterbitkan kebijakan baru yg sejenis hanya untuk menghindari pokok gugatan, sungguh manusia licik yangdiangkat menjadi pejabat Negara ini.
"Komnas LP-KPK minta Komisi IX DPR-RI dapat menggunakan Hak Interpelasinya atas kinerja Kepala BP2MI, bila perlu merekomendasikan kepada Presiden untuk di reshuffle,"pungkasnya. (Joko.Red)
