PASURUAN, Clickindonesiainfo.id - Terkait dengan adanya oknum Guru SMKN 1 Winongan yang mempunyai 2 profesi, Sejumlah LSM dan Media yang tergabung dalam Forum Rembuk Masyarakat Timur (FORMAT) Pasuruan mendatangi SMKN 1 Winongan untuk meminta kejelasan terhadap oknum tersebut, Senin (2/10/24) pagi.
Diketahui, oknum tersebut berinisial (M) yang merupakan guru mata pelajaran PPKn. (M) tak hanya menjadi seorang guru, tetapi dirinya juga menjadi tim advokat. Sungguh ironis, dengan memiliki 2 profesi apakah bisa ia kerjakan secara bersamaan.
Sungguh tidak mungkin, pasalnya menjadi seorang tim advokasi akan berpengaruh dengan profesi pertamanya menjadi seorang guru pengajar.
Saat audiensi berlangsung, (M) menyatakan bahwa profesinya menjadi Guru, jam kerjanya mulai pagi sampai pukul 3 sore. Selebihnya ia terfokus menjadi tim advokasi.
Lagi-lagi sungguh tidak masuk akal, tim advokasi yang tupoksinya selalu bersinergi dengan Kejaksaan, Pengadilan dan lain sebagainya. Ia kerjakan pada pukul 3 sore ke atas, lalu pada jam tersebut apakah kejaksaan, pengadilan buka ?.
Sungguh tak pelak (M) juga menyatakan bahwa profesi guru mulia. Tetapi sangat disayangkan, tidak hanya kalimat mulia saja yang ia utarakan. Malah ditambahkan dengan kalimat "mulia sampai jam tiga sore, selebihnya tanda kutip"
Kalimat tak sedap ini tidak patut ia utarakan, apalagi di dalam acara audiensi. Sontak para audiensi kembali mengkritik (M) yang melontarkan kalimat tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ismail Makki Ketua FORMAT berharap agar saudara (M) sesegera mungkin memilih salah satu profesinya.
"Sudah jelas tertuang dalam UU Advokat, bahwa jika PNS merangkap jabatan sebagai advokat secara tegas dilarang dalam pasal 3 ayat 1 huruf c undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat," kata makki
Ditempat yang sama, Su'ud selaku Wakil Kepala Sekolah akan menindaklanjuti dan melaporkan semua notulen audiensi FORMAT kepada Kepala Sekolah. Mengingat Kepala Sekolah yang tidak bisa menghadiri audiensi tersebut.
" hasil dari pertemuan ini nanti saya laporkan kepada pimpinan, pastinya semua kebijakan ada di pimpinan," ujar suud di ruangan audensi (Bersambung)
