Lampung, Clickindonesiainfo.id - Dugaan kuat proyek di provinsi Lampung, ada indikasi antar pejabat dan pengusaha semua sudah di indikasi jadi provinsi dinasti. Sehingga main tujuk saja.
Adanya masalah proyek ini di lampung dan beberapa lainya, Ketua LP KPK Ahmad Yusuf mengatakan," itu yang namanya E katalok Dan inpres. Diduga tidak di lelang akan melainkan penujukan langsung ke pengusaha yang punya AMP. Dimana mekanisme nya dia tidak melewati LPSE, bagai mana mau tau, nilai nya berapa kerjaan nya dimana," Pungkasnya kepada awak media ini
Yusuf sapaan akrabnya Menegaskan dan akan mengawasi dana yang di kucurkan dari pusat untuk agar Benar- benar dan tidaknya di ralisasikan di setiap- tiap daerah lampung. Sangat fantastis dana yang di kucur kan bapak presiden ri jokowidodo.
Untuk daerah dan kabupaten, dampak. Tik toker Bima sehingga sangat luwar biasa. Untuk membenahi provensi lampung.
(22/05/2023).
" Semenjak adanya Tiktok viral dari bima tentang soal pembangunan inprastruk tur jalan rusak yang adanya di daerah lampung banyak pejabat di daerah lampung ketar ketir ," ucap ketua lpkpk Yusuf
Banyaknya perkerjan yang sangat besar nominyal yang dikerjakan yang di menangkan perusahan besar
Namun sangat di sayangkan pekerjan yang ada dilampung ini tidak adanya keterbukan informasi publik padahal dalam UU NO.14 tahun2008 sudah jelas keterbukan informasi. Jadi sekarang ini Diduga kuat semua pekerjaan yang nama nya E-katalok dan inpres kurang keterbukaan dan kurang pengawasan. Bisa dijadi kan ajang korupsi Oleh oknum- oknum yang tidak bertangung jawab
"Seandainya tidak ada keterbukan publik untuk perkerjaan yang anggarannya dari peroyek APBN dan APBD provinsi lampung sudah jelas dugan kuat itu bisa menguntungkan para pengusahan. Dan di jadi kan ajang korupsi kolusi nepotisme," tegas yusuf (tim)
