 | ||
| Foto : Survei nasional SMRC periode Mei 2022 |
JAKARTA, Clickindonediainfo.id - Mayoritas masyarakat Indonesia memiliki sikap negatif pada Israel. Dalam soal konflik Israel dan Palestina, umumnya menilai Israel sebagai pihak yang bersalah dan menganggap konflik tersebut sebagai konflik agama.
Demikian temuan studi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang disampaikan Profesor Saiful Mujani dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode “Sikap Publik terhadap Israel” yang disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV pada Kamis, 20 April 2023. Video utuh pemaparan Prof. Saiful Mujani bisa disimak di sini: https://youtu.be/u9SKATKrJO4
Saiful menjelaskan bahwa, keputusan FIFA tentang pembatasan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 sudah terjadi. Pertanyaannya kenapa terjadi kondisi yang kontroversial tentang rencana kehadiran tim nasional Israel di Piala Dunia tersebut? Walaupun ada yang menyatakan bola dan politik terpisah, kenyataannya hal itu menjadi perbincangan politik, bahkan dikait-kaitkan dengan Pilpres 2024.
Bagaimana sikap dasar dari masyarakat Indonesia sendiri tentang Israel? SMRC memiliki survei opini public pada Mei 2022 sebelum muncul isu kehadiran Israel di Piala Dunia U 20. Dalam survei ini, dimunculkan negara-negara yang mewakili peradaban dunia. Saiful menyatakan bahwa dia memiliki hipotesis bahwa suka dan tidak suka pada sebuah negara dipengaruhi oleh kesamaan atau perbedaan latar belakang peradaban.
Pertama adalah Israel. Dalam studi peradaban dunia, Israel biasanya dimasukkan dalam kelompok peradaban Judeo Kristiani, dekat dengan negara-negara Barat. Peradaban Kristen diwakili oleh negara paling besar, Amerika Serikat. Peradaban Islam diwakili oleh Arab Saudi. Peradaban Hindu diwakili oleh India.
Sementara RRC mewakili peradaban Konfusianisme dan Buddhisme. Terakhir adalah Jepang. Saiful mengakui bahwa dalam studi ini, ada satu peradaban yang belum terwakili, yakni peradaban Ortodoks, seperti Rusia atau Eropa Timur.
Survei ini menunjukkan yang suka pada Israel hanya 20 persen, sementara yang tidak suka 69 persen. Yang netral atau tidak bersikap 11 persen. Sikap ini terbalik pada kasus Arab Saudi. Yang menyatakan sangat atau cukup suka pada Arab Saudi sebesar 87 persen, yang kurang atau tidak suka sama sekali hanya 6 persen, dan yang tidak bersikap 8 persen. Yang menyatakan suka pada Jepang 62 persen, tidak suka 25 persen, tidak jawab 12 persen.
Ada 52 persen suka pada Amerika Serikat, 33 persen tidak suka, dan tidak jawab 15 persen. Yang suka pada India 63 persen, tidak suka 25 persen, tidak jawab 12 persen. Sementara yang suka pada RRC 50 persen, tidak suka 38 persen, dan tidak jawab 12 persen.
Tingkat kesukaan publik Indonesia terhadap Arab Saudi sangat besar. Saiful menyatakan bahwa jika yang dinalisis hanya orang Islam, yang non-Islam dikeluarkan dari analisis, mungkin yang suka pada Arab Saudi menjadi 95 atau 100 persen.
“Data ini menunjukkan bahwa persamaan dan perbedaan latar belakang peradaban mempengaruhi sikap publik Indonesia. Kenapa suka pada Arab Saudi, salah satu hipotesisnya adalah karena peradabannya sama, yakni peradaban Islam,” tandas pendiri SMRC tersbut.
Selain aspek peradaban, Saiful juga melihat aspek konflik Israel-Palestina juga menjadi faktor yang berpengaruh pada sikap publik Indonesia. Ini terbukti pada sikap publik pada Amerika Serikat yang mewakili peradaban Kristiani. Walaupun yang suka tidak sebesar Arab Saudi, tapi yang suka pada Amerika sebesar 52 persen, jauh lebih besar dari yang suka pada Israel.
Saiful menilai bahwa, lepas dari kekisruhan tentang keputusan FIFA soal tuan rumah Piala Dunia U20, dasarnya masyarakat Indonesia memang tidak positif pada Israel.
Lalu bagaimana masyarakat Indonesia menilai atau melihat konflik Israel dan Palestina? Apakah publik mengetahui bahwa belakangan terjadi peningkatan konflik antara Israel dan Palestina? Pada survei Mei 2021, SMRC menemukan ada 84 persen yang mengetahui peningkatan konflik tersebut, yang tidak tahu 16 persen. Dari yang mengetahui, 58 persen menyatakan bahwa Israel adalah pihak yang salah dalam konflik tersebut, hanya 10 persen yang menyebut Palestina, 12 persen keduanya, dan 21 persen tidak menjawab.
Saiful menjelaskan bahwa, berdasarkan data ini, kebijakan pemerintah sejauh ini tentang Israel memiliki akar sosiologis yang kuat. Karena itu, kalau pemerintah ingin mengubah kebijakan tersebut, itu adalah sesuatu yang tidak gampang. Misalnya jika Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, ada potensi dampak sosial karena besarnya sentimen negatif pada Israel di tingkat massa.
“Terlepas dari rencana Piala Dunia U 20 yang melibatkan timnas Israel itu, dasarnya masyarakat kita memang memiliki sentimen yang kurang positif terhadap Israel,” ujar guru besar ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu.
Lalu apakah konflik antara Israel dan Palestina itu murni persoalan politik atau seperti yang menjadi perhatian Bung Karno bahwa ini adalah persoalan kebebasan dan kemerdekaan sebuah bangsa? Mayoritas masyarakat Indonesia (57 persen dari yang tahu) melihat bahwa konflik Israel dan Palestina itu adalah konflik antara ummat Islam dengan ummat Yahudi. Kalau analisisnya hanya pada responden yang beragama Islam, jumlahnya menjadi 63 persen. Yang tidak setuju dengan pandangan itu hanya 23 persen dan yang tidak jawab 20 persen.
Dari sisi pendidikan, survei SMRC ini juga menunjukkan bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih mengetahui bahwa terjadi peningkatkan konflik antara Israel dan Palestina.
Ada 97 persen yang berpendidikan perguruan tinggi yang menyatakan tahu, sementara yang berpendidikan SD ke bawah hanya 65 persen. Namun 65 persen warga yang berpendidikan SD mengetahui hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan publik pada konflik Israel-Palestina cukup massif.
“Pengetahuan publik tentang konflik tersebut berakar sampai ke bawah ke mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah,” beber Saiful.
Apakah ada perbedaan sikap atau pandangan antara yang berpendidikan tinggi dan rendah terhadap konflik Israel dan Palestina tersebut? Survei ini menunjukkan bahwa antara yang berpendidikan SD dan yang berpendidikan perguruan tinggi sama dalam melihat konflik tersebut sebagai konflik agama. Ada 68 persen dari kedua kelompok masyarakat tersebut yang menilai konflik Israel-Palestina pada dasarnya adalah konflik antara orang Yahudi dan orang Islam.
“Orang mau sekolah atau tidak sekolah, dalam melihat konflik ini, sama. Jadi harapan bahwa orang yang lebih berpendidikan akan melihat konflik ini sebagai konflik politik dan bukan konflik peradaban tidak ada buktinya secara empiris,” lanjuf Saiful.
Saiful menegaskan bahwa, sekolah atau pendidikan di Indonesia tidak membantu untuk membuat orang berbeda dalam bersikap dalam kasus konflik antara Israel dan Palestina.
Lebih jauh Saiful menjelaskan bahwa, akar dari pandangan bahwa konflik tersebut adalah konflik agama (konflik antara orang Yahudi dan orang Islam) kemungkinan adalah bagian dari cara pandang masyarakat Muslim Indonesia terhadap masyarakat Yahudi. Kemungkinan hal itu berasal dari ortodoksi atau doktrin agama atau berasal dari informasi yang tidak seimbang. Mungkin banyak agitator yang tidak melihat persoalan ini secara lebih objektif.
“Jadi kalau kita kemarin melihat keriuhan tentang rencana kedatangan timnas Israel, itu ada akarnya di dalam masyarakat Indonesia,” urainya.
Bahkan yang resisten bukan hanya kelompok Islam, tapi juga kelompok-kelompok sekuler yang melihat persoalan ini sebagai masalah kemerdekaan sebuah bangsa.
Saiful menyatakan sudah punya perhatian yang cukup lama terhadap sikap masyarakat Indonesia Israel. Konflik antara Israeal dan Palestina sudah begitu lama dan korbannya sudah sangat banyak. Dan kita sebagai bagian dari warga dunia, kata Saiful, mestinya punya perhatian mengenai hal itu. Sampai hari ini, Indonesia hanya mengakui Palestina dan tidak mengakui Israel.
Dasar dari kebijakan ini, menurut Saiful, adalah cinta perdamaian dan tidak menerima penjajahan satu bangsa sata bangsa yang lain dengan alasan apa pun. Itu adalah semangat normatif dari konsititusi. Dan yang menarik, lanjut dia, hal itu disuarakan secara kencang oleh Bung Karno.
Dan alasan Bung Karno, menurut Saiful, adalah tentang kemerdekaan sebuah bangsa, bukan alasan lain seperti agama. Hal tersebut juga terkait dengan konteks Indonesia yang sedang berjuang untuk kemerdekaan ketika itu. (ari)
