 |
| Foto : Banner penolakan Anies yang dikabarkan akan bersafari di Madura, Jatim |
MADURA, Clickindonesiainfo.id - Rencana safari Anies Rasyid Baswedan (ABW) ke Madura, Jawa Timur mendapat reaksi penolakan dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Taretan Aswaja Madura Bersatu Anti Radikalisme (TAMBAR).
TAMBAR menolak safari Anies di Madura dengan memasang banner di sejumlah titik di Madura. Beberapa di antaranya dipasang di jalan akses Suramadu, traffic light atau pertigaan Tangkel, masih ada beberapa titik lainnya di Kab. Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Banner tersebut berisikan ajakan kepada masyarakat Madura untuk menolak Anis yang telah mendukung dan membawa misi Khilafah dengan bertuliskan menggunakan Bahasa Madura, dimana dalam banner itu juga Terpampang gambar wajah Anies.
Dikonfirmasi secara langsung terhadap Ketua TAMBAR, Andrian Syahroni menyatakan, “Secara tegas kami pengawal Aswaja yang tergabung dalam TAMBAR menolak Anies, karena kami sebagai Aswaja Madura sangat tegas menolak politik identitas, radikalisme dan terorisme,” ucapnya. Kamis, (16/3/2023).
Roni menyebut, TAMBAR tidak ingin Anies karena dalam safarinya menggunakan politik identitas dengan kedok agama dan mengangkat misi khilafah yang identik dengan radikalisme, bahkan politik identitas ini pernah dibawanya pada saat Pilkada DKI 2017 silam.
"Kami sebagai warga Madura tidak ingin terkontaminasi dengan adanya politik identitas yang dilakukan Anies karena hal ini akan mencoreng demokrasi" tegasnya.
"Apabila politik identitas dibiarkan menyebar, maka masyarakat Indonesia terutama Madura bersiap akan terpeah belah. Dimana sangat nampak bahwa ambisi politik Anies menghalalkan segala cara dengan membawa kedok agama untuk dijadikan sebagai identitas dalam berpolitik,” paparnya.
Ambisi Anies dalam manuver politiknya sangat mengancam demokrasi di Indonesia. Karena dengan ia menggunakan politik identitas berkedok agama, maka sudah pasti akan membuat masyarakat Indonesia terpecah belah. Lantaran agama dibuatnya sebagai senjata untuk melancarkan kepentingan politiknya, bahkan saat ini belum masuk tahapan kampanye Pilpres. Anies sudah mencuri start, dan mirisnya strategi politik identitas berkedok agama yang digunakannya.
"Sangat jelas manuver politik Anies sangat mengancam demokrasi di Indonesia bahkan pemicu perpecahan antar masyarakat. Selain itu juga, Anies melanggar aturan KPU karena saat ini belum masuk masa kampanye bahkan Anies belum resmi terdaftar di KPU sebagai Capres 2024 yang direkomendasikan oleh koalisi partai yang mendukungnya, namun Anies telah mencuri start kampanye," urainya.
Menurut Roni, sangat disayangkan spanduk yang dipasangnya beberapa sudah dilepas oleh relawan dan simpatisan Anies. Hal ini menunjukkan bahwa, relawan Anies anti demokrasi. Padahal penolakan melalui banner tersebut merupakan aspirasinya dan warga Madura yang ingin mengedukasi tentang bahaya politik identitas di saat sebelum memasuki masa kampanye, bahkan dituding provokatif.
"Kami memasang banner tersebut hari Rabu malam (14/3), akan tetapi terdapat beberapa banner yang sudah dilepas oleh relawan Anies. Hal ini membuktikan bahwa, relawan Anies tidak ingin ketahuan kedoknya yang telah menggunakan politik identitas sebagai strategi manuver politik bahkan dilakukannya sebelum masa kampanye, yang lebih mirisnya penolakan itu dituding sebagai tindakan provokatif, hal ini menunjukkan bahwa relawan Anies anti Demokrasi,” jelasnya.
"Kami hanya menolak, kami tidak mengganggu Anies, bahkan kami tidak menghentikan atau membubarkan kegiatan Anies, apalagi persekusi dan melakukan aksi kriminal atau anarkis kepada Anies, itu sangat tidak mungkin, kami adalah warga negara yang baik, jadi kami menggunakan cara ini untuk menyampaikan aspirasi kami," sambungnya.
"Aswaja sangat menghargai dan menghormati perbedaan prinsip, namun apabila aspirasi melalui banner dilepas, maka sangat jelas mereka anti demokrasi dan sangat nampak demokrasi di Indonesia akan dibawa kemana oleh Anies,” lanjutnya.
Hal itu yang membuat, Anies Baswedan mendapatkan penolakan di beberapa daerah, sehingga menurutnya sangat wajar apabila ada penolakan di Madura, karena misi Anies ingin memecah belah masyarakat Indonesia melalui politik identitas yang dilakukannya. (ren/ari)
